BEBERAPA bulan lalu ini Sudhamek Agoeng terkesima ketika melihat sejumlah pedagang kaki lima ditertibkan di kawasan Senayan. Seorang pedagang bakso, salah seorang di antara yang tergusur itu, hanya bisa melihat dengan raut aneh tatkala gerobak baksonya tersungkur, lalu semua bakso berikut kuahnya tumpah ruah ke jalan raya.
"Saya kasihan melihat penjual bakso itu. Agaknya siang itu baksonya belum terjual semangkok pun sehingga ketika baksonya tumpah, ia hanya terduduk lemas dengan wajah aneh. Agaknya, tak terbayangkan ia mesti berkata apa terhadap anak istrinya ketika tiba di rumah karena pulang dengan posisi bangkrut," tutur Sudhamek dengan suara bergetar di ruang kerjanya hari Kamis (4/11). Ia ditemui sehubungan dengan seruan pelbagai kalangan untuk lebih memberdayakan para pengusaha kecil dan menengah.
Sudhamek, yang sehari-hari menjadi Chief Executive Officer (CEO) Grup Garudafood, berangkat dari pengusaha papan bawah, menengah, dan kini menjadi salah satu pengusaha besar yang dipandang. Grup usaha yang dipimpinnya, Garudafood, berkibar di gelanggang perusahaan-perusahaan berskala besar Indonesia.
Prestasi Garudafood bisa disebut mencengangkan sebab tatkala mulai disentuh Sudhamek tahun 1991, produk Garudafood baru 150-an ton per tahun dan produk yang dihasilkan pun masih satu jenis, kacang kulit. Ini ironi sebab ketika itu penduduk Indonesia hampir 200 juta jiwa dan tersebar di 27 provinsi. Sudhamek yang pernah menjadi direktur utama sebuah perusahaan Gudang Garam bercita-cita membangun perusahaan keluarga tersebut menjadi sebuah perusahaan terpandang.
Ia melakukan lompatan-lompatan jauh ke depan. Pasar digebrak secara signifikan, mutu produk terus diperbaiki. Ia datang sendiri ke lapangan dan memasarkan produknya hingga ke pelosok pedesaan. Ia perhatikan dengan serius apa keinginan konsumen.
Sudhamek terus menerobos pasar dengan melakukan diversifikasi sehingga lahir produk- produk yang lebih beragam. Bukan lagi beraneka jenis kacang, tetapi sudah mencakup biskuit dan jeli. Total produksi Garudafood hingga 55.000 ton, termasuk yang tersebar di 22 negara. Ini menarik dibandingkan dengan produk tahun 1991 yang hanya 150 ton (meningkat 366,6 kali lipat). Item produksi pun melonjak dari satu item menjadi 72 item, termasuk biskuit dan jeli. Jumlah karyawan dari ratusan orang menjadi 16.000 orang.
Kalau jumlah karyawannya tersebut ditambahkan dengan jumlah 18.000 petani yang terlibat dalam kemitraan dengannya, akan terdapat 34.000 orang yang bekerja untuk proyek Garudafood.
Di antaranya karena latar belakang tersebut, Sudhamek dipilih sebagai CEO Idaman Para Profesional Perusahaan Besar versi Warta Ekonomi 2004. Suami Lanny Rosiana yang lahir di Rembang, 20 Maret 1956, ini kemudian meraih anugerah Indonesia Entrepreneur of the Year 2004 dari lembaga Ernst & Young. Hal yang menggetarkan, ia di antaranya menyisihkan Mochtar Riyadi (Grup Lippo), Saripin Taidy (PT Probesco Disatama), dan Moetaryanto (Grup Petrolog). Penghargaan itu mengantar Sudhamek mewakili Indonesia di gelanggang The World Entrepreneur of The Year Award 2004 di Monte Carlo tahun 2005. Pria yang mudah tertawa ini kini telah bermain di pentas internasional.
Berikut petikan wawancara dengan Sudhamek yang berkisar tentang upaya memberdayakan pengusaha kecil dan menengah.
Bagaimana Anda melihat pengusaha kecil, di antaranya kaki lima, termasuk di DKI Jakarta?
Pengusaha kecil, termasuk yang di level kaki lima merupakan kekuatan ekonomi yang amat dahsyat. Jika mereka diberdayakan dan apabila mereka mempunyai skill lebih, akan muncul kekuatan ekonomi yang sangat besar dari kalangan itu. Kalau Indonesia bisa bertahan, terutama di era krisis ekonomi (1997-2000) di antaranya karena peran yang amat besar dari pengusaha kecil menengah, termasuk kaki lima.
Kalau potensi pengusaha gurem, sebutlah kaki lima mempunyai kontribusi besar pada perekonomian negara, mengapa mereka harus digusur-gusur?
Mari terbuka melihat masalah ini. Harus diakui, sebagian pedagang kaki lima itu menempati areal yang salah, termasuk di areal publik. (Dalam pengamatan Kompas, sebagian pedagang kaki lima menempati trotoar yang mestinya menjadi hak pejalan kaki. Ada pula yang merambah ke jalan raya sehingga terjadi kemacetan. Ini misalnya terlihat di Jatinegara, Senen, Tanah Abang).
Akan tetapi, hal ini terjadi karena pemerintah tidak mencarikan pedagang kaki lima itu tempat yang strategis atau areal yang gampang dijangkau oleh para pembeli.
Lihatlah, misalnya, di Singapura, para pedagang kaki lima menempati lahan yang sentral, tetapi mereka bisa sangat tertib, tidak liar. Mengapa kita tak bisa demikian? Lihatlah pula pedagang kaki lima di kota-kota dunia lainnya, sebutlah misalnya Geneva, Vienna, dan terutama New York, para pedagang kaki limanya bisa tertib kok.
Daripada kita main gusur lebih baik kita memberi tempat yang layak untuk mereka, kemudian pemerintah bekerja keras untuk menegakkan law and order. Jangan membiarkan mereka menjadi amat banyak dan susah dikendalikan. Pengendalian yang amat tegas oleh pemerintah mestinya dilakukan sejak amat awal. Kalau dibiarkan dalam jumlah amat banyak, ya memang repot mengurusnya. Lalu gusur-gusur, bukan solusi yang baik.
Ada keluhan dari pemerintah provinsi yang perlu didengar. Para pedagang kali lima atau para pedagang kecil acap kali susah diajak bicara baik-baik.
Sebagian pedagang kecil memang agak susah diajak bicara. Banyak juga di antara mereka yang cenderung sesukanya sehingga kesannya tidak tertib.
Lha, mereka umumnya dari kalangan yang berpendidikan beragam. Kalau kita tertibkan dan jelaskan mengapa mereka ditertibkan dan apa landasan hukumnya, mereka baru akan berkata, "Oh, kalau begitu melanggar hukum toh."
Jadi, dibutuhkan kesabaran lebih untuk menangani mereka. Kesabaran yang bahkan disertai niat ikhlas memberi edukasi. Juga permodalan serta skill.
Di mana letak peran besar pengusaha kecil dan menengah dalam membangun perekonomian nasional?
Wah ini membutuhkan penjelasan amat panjang. Ringkasnya kira-kira begini, dalam statistik tentang dunia usaha disebutkan bahwa jumlah unit usaha untuk pengusaha kecil mencapai 41,3 juta unit, ini memang jumlah yang luar biasa besarnya. Dari jumlah itu, tenaga kerja Indonesia yang ditampung mencapai lebih kurang 68,2 juta orang!
Sementara itu, untuk usaha menengah mencapai lebih kurang 61.000 unit usaha dan mempekerjakan sebanyak 8,2 juta orang. Lumayan besar. Adapun untuk usaha skala menengah, mencapai 2.200 unit usaha dengan karyawan lebih dari 400.000 orang. Dari jumlah ini Anda bisa melihat bagaimana peran usaha kecil itu menampung angkatan kerja. Bayangkanlah kalau tak ada usaha kecil itu, ke mana angkatan kerja itu pergi bekerja? Ini baru soal jumlah tenaga kerja yang tertampung, belum kontribusi ekonomi mereka. Jumlah angkatan kerja Indonesia sendiri, sepengetahuan saya, mencapai 80-an juta orang.
Anda tidak keliru dengan jumlah unit usaha kecil yang demikian besar? Jumlah 41,3 juta unit usaha dengan tenaga kerja sebanyak 68,2 juta bukan angka main-main sebab itu sama dengan mendekati separuh penduduk Indonesia.
Statistiknya memang demikian. Yang saya maksudkan dengan 41,3 juta unit usaha itu termasuk para penjual bakso, gado-gado, warung Tegal, warung jamu, para penjual tanaman di tepi jalan, tukang tambal ban, tukang patri, tukang cukur, pemilik rombong-rombong di tepian jalan, tukang urut warga yang keseleo, dan sebagainya. Omzet pengusaha kecil ini antara sekian ratus ribu sampai satu miliar rupiah per tahun. Kehadiran mereka inilah yang membuat ekonomi Indonesia bertahan.
Bagaimana dengan pengusaha menengah?
Jumlah unit usaha menengah mencapai 61.000 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 8,2 juta orang. Kriteria umum usaha menengah dengan omzet antara Rp 1 miliar sampai Rp 10 miliar per tahun. Jika usaha mereka tumbuh, sebutlah tiga kali lipat dan diasumsikan tenaga kerja bertambah dua kali, tenaga kerja baru yang diserap sudah mencapai 16,4 juta orang. Ini bukan angka kecil pula, seperti pernah diungkapkan Michael Porter (pengarang buku tentang kepemimpinan) bahwa pertumbuhan pengusaha kecil dan menengah selalu menciptakan nilai tambah.
Saya kerap kali memberi penggolongan untuk usaha kecil dan menengah ini. Dari yang terbawah, sebutlah pemilik rombong, golongan R3, di kelompok traditional market. Mereka lalu naik setingkat ke R2 yang bermain di pasar-pasar kecil dengan skala lebih luas. Lalu naik ke kelompok R1, atau semigrosir.
Dari R1 naik kelas menjadi grosir. Dari grosir naik kelas lagi menjadi sub-agen atau pemilik gerai. Dari strata ini naik menjadi distributor. Setelah distributor kelasnya makin baik, dan peluang naik membesar. Seperti begini, seorang pengusaha kecil menaikkan omzetnya dari Rp 30 juta per bulan menjadi Rp 70 juta per bulan kan tidak terlampau berat.
Dari Rp 70 juta per bulan menjadi Rp 200 juta lalu Rp 500 juta, bisa dilakukan. Kemudian dari Rp 5 miliar menjadi Rp 15 miliar, mestinya juga tidak sulit kendati tentu saja membutuhkan waktu dan beberapa kriteria lainnya. Misalnya, mesti menambah modal dan secara konsisten menambah market skill. Market skill menjadi hal yang tak bisa ditawar-tawar dalam dunia usaha.
Kita kan tahu bahwa kelemahan UKM ada lima, yakni pertama, susah dalam hal pemasaran. Kedua, susah dalam hal penyediaan bahan baku. Ketiga, susah dalam hal permodalan. Keempat, susah dalam hal pembayaran gaji/upah, dan kelima susah dalam pemakaian energi.
Apa yang Anda maksudkan dengan market skill?
Ini soal bagaimana memasarkan produk. Salah satu kelemahan pengusaha kita adalah skill dalam hal pemasaran. Para pengusaha kerap terlampau bertumpu pada bagaimana memproduksi, tetapi agak repot memasarkan produknya. Anda bisa sangat bagus membuat parfum misalnya, tetapi kalau tidak bisa memasarkan produk Anda itu bagaimana?
Saya kerap diminta sejumlah grup usaha untuk berbicara dalam pelatihan. Dan kelemahan dalam hal market skill ini memang mendasar. Banyak pengusaha UKM yang hanya product oriented. Produk bagus memang mutlak, tetapi pemasaran kan juga amat penting.
Dalam konteks inilah kita perlu membangun (investasi) sumber daya manusia agar para pengusaha kecil dan menengah memahami market skill. Maksud saya, kalau aspek ini akan membuat pengusaha menjadi lebih maju, setidaknya amat dalam memasarkan produk, mengapa kita tidak menggarap aspek ini sedalam-dalamnya? Kalau kita mau garap, ujung- ujungnya pada workshop atau training. Dalam bayangan saya, kalau 100 orang pengusaha menengah, yang masing-masing mempunyai 25 orang tenaga kerja, mampu memajukan usahanya beberapa kali lipat, tenaga kerja yang mereka serap kemudian, tentu jauh lebih besar.
Kalau masalah ini kita tekuni, bukankah persoalan tenaga kerja, untuk sebagian, menjadi teratasi?
Pertanyaannya, bagaimana membentuk pelatihan untuk melatih para pengusaha UKM itu?
Ini juga soal besar, tetapi bisa ditangani dengan baik. Misalnya untuk tahap pertama, pengusaha menengah di seluruh Indonesia yang dilatih mencapai 75.000 orang. Dibuatlah banyak kelas yang masing-masing kelas 30-40 orang. Pertanyaannya, siapa yang melatih mereka kalau kelasnya begitu banyak? Ya, apa boleh buat, ini mesti ada kerja sama antara pemerintah dan swasta. Para pengusaha swasta diminta mengajukan manajer- manajernya untuk memberi pelatihan. Mestinya manajer-manajer itu bisa dan bersedia melakukannya. Soalnya adalah mengajar itu sekaligus juga belajar. Mereka membaca lagi, belajar lagi. Mestinya tidak ada masalah.
Kembali ke soal awal, pemerintah dan dunia usaha yang sudah mapan mestinya memberi peran lebih untuk membantu para pengusaha kecil menengah itu untuk berkembang lebih jauh dan lebih jauh lagi.
Kita mestinya sangat menyadari bahwa kalau pengusaha UKM lebih kuat dan mandiri, perekonomian bangsa ini akan berkembang jauh lebih hebat. Ini sungguh bukan jargon, tetapi sudah terbukti di banyak negara. Kita saja yang kerap kali mengabaikan, betapa pentingnya peran pengusaha kecil dan menengah itu.
Jadi, konklusi saya, berilah arah dan solusi yang proporsional untuk para pedagang kaki lima, termasuk yang berada di wilayah Jakarta. Berkembangnya mereka, pada gilirannya akan membuat situasi makin nyaman dan rakyat lebih sejahtera. (Abun Sanda)
